MediaJabar – Munculnya sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah maupun oknum auditor negara kembali memunculkan perdebatan publik mengenai efektivitas predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Sejumlah kalangan menilai bahwa predikat WTP perlu dievaluasi agar tidak hanya menjadi indikator kepatuhan administratif, tetapi juga mampu mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Menurut pandangan yang berkembang di masyarakat, terdapat kontradiksi ketika sejumlah daerah yang memperoleh opini WTP dalam beberapa tahun terakhir justru kemudian tersandung kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana opini WTP dapat dijadikan indikator integritas pengelolaan keuangan daerah.
Perdebatan ini semakin menguat setelah terungkap beberapa kasus yang melibatkan oknum auditor negara dalam perkara suap dan gratifikasi terkait proses pemeriksaan keuangan. Meski demikian, berbagai kasus tersebut telah ditangani secara hukum dan tidak dapat digeneralisasi sebagai gambaran keseluruhan institusi.
Menyikapi kondisi tersebut, Aliansi PANDAWA (Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara) menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat dan aparat penegak hukum.
Aliansi PANDAWA meminta adanya penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi proses pemeriksaan, serta evaluasi terhadap mekanisme pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Beberapa poin yang disampaikan antara lain:
1. Mendorong dilakukannya audit investigatif terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum auditor maupun pihak terkait.
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan metodologi penilaian opini laporan keuangan guna meningkatkan kepercayaan publik.
3. Menindak tegas setiap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran hukum tanpa pandang bulu.
4. Meningkatkan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan guna memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran.
Menurut PANDAWA, upaya perbaikan sistem pengawasan keuangan negara menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemeriksa serta memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
Aliansi tersebut berharap pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus memperkuat integritas tata kelola keuangan negara demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Sumber: Aliansi Pandawa
