Oleh: Rizwan Riswanto
MediaJabar /Opini – Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif daerah saat ini sedang menghadapi ujian serius. Di tengah berbagai persoalan ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, publik berharap DPRD hadir sebagai pengawas pemerintah sekaligus penyambung aspirasi rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, citra lembaga legislatif semakin banyak dipertanyakan.
Di Kabupaten Bogor, kritik terhadap kinerja DPRD bukan lagi sekadar percakapan di warung kopi atau media sosial. Banyak masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan berjalan secara objektif dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Persoalan dana hibah, bantuan sosial, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), hingga proyek-proyek daerah kerap menjadi sorotan publik. Tidak sedikit masyarakat yang menilai sistem penganggaran daerah masih rawan konflik kepentingan dan dugaan praktik titipan proyek.
Kondisi ini tentu menjadi alarm serius bagi demokrasi daerah. Sebab ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap wakil rakyatnya, maka yang tergerus bukan hanya citra lembaga, tetapi juga legitimasi moral dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
Sebagai bagian dari kontrol sosial, kami memandang penting adanya transparansi dan keterbukaan dalam setiap proses penganggaran maupun pengawasan pembangunan daerah. Aparat penegak hukum juga diharapkan tidak menutup mata terhadap berbagai informasi, laporan, maupun aspirasi masyarakat yang berkembang.
Opini ini bukanlah bentuk vonis terhadap individu atau lembaga tertentu. Namun kritik dan pengawasan publik merupakan bagian penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, sehat, dan akuntabel.
Sudah saatnya seluruh elemen pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif, membangun kembali kepercayaan masyarakat dengan kerja nyata, keterbukaan, dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. (***)
Sumber: Humas BPI KPNPA RI Bogor Raya
Email: bpikpnpa.bogor@gmail.com (08815633762)
