MediaJabar – Aliansi Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara (PANDAWA) menyoroti mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil kajian internal organisasi, PANDAWA menilai perlu adanya penguatan transparansi dan pengawasan terhadap proses penganggaran serta pelaksanaan proyek-proyek daerah agar berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam keterangannya, Presidium Aliansi PANDAWA menyampaikan bahwa proses pembahasan anggaran, termasuk usulan kegiatan yang berkaitan dengan proyek pengadaan, perlu diawasi secara ketat sejak tahap perencanaan di legislatif hingga pelaksanaan di eksekutif.
Menurut PANDAWA, pengawasan tersebut penting guna memastikan seluruh program dan proyek daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta terhindar dari potensi konflik kepentingan maupun praktik yang dapat mencederai asas transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran.
“Kami memandang perlu adanya pembenahan sistemik terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bogor. Seluruh proses penganggaran dan pelaksanaan proyek harus terbuka, profesional, serta bebas dari intervensi kepentingan politik praktis agar hasil pembangunan benar-benar berkualitas dan berpihak kepada masyarakat,” ujar perwakilan Aliansi PANDAWA.
PANDAWA juga menyoroti dampak yang dapat muncul apabila proses pengadaan tidak dijalankan secara objektif dan kompetitif. Menurut mereka, kualitas infrastruktur maupun pelayanan publik dapat terpengaruh apabila pelaksanaan proyek tidak berbasis pada kompetensi dan prinsip profesionalitas.
Sebagai bentuk dorongan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan, PANDAWA menyampaikan beberapa rekomendasi:
1. Penguatan Audit dan Pengawasan
Mendorong lembaga pengawas internal maupun eksternal untuk meningkatkan pengawasan terhadap proses penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bogor.
2. Keterbukaan Pokok Pikiran (Pokir)
Meminta adanya transparansi terhadap usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan publik terhadap arah penggunaan anggaran daerah.
3. Optimalisasi Sistem Digital PBJ
Mendorong penguatan sistem e-katalog dan tender elektronik guna meningkatkan transparansi serta meminimalisir potensi intervensi yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Aliansi PANDAWA menegaskan bahwa pengawasan publik merupakan bagian penting dalam menjaga integritas penggunaan anggaran daerah. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawal proses pembangunan di Kabupaten Bogor agar penggunaan uang rakyat dapat berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Kontak Media:
Humas Aliansi PANDAWA
(Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara)
